Kamis, 18 Agustus 2011

Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI

ismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan Allah SWT, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga Ibadah kita di Bulan Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT.

Seperti halnya dengan tahun 2010 lalu, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti, dengan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang hari ini saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah itu, sesungguhnya juga merupakan pidato yang saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna. Besok, tanggal 17 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1432 Hijriyah, segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, akan bersama-sama merayakan hari yang sangat bersejarah bagi kita semua. Segenap rakyat Indonesia akan merayakan 66 tahun Proklamasi kemerdekaan negara kita.

Pada tanggal yang penting itu pula, kaum muslimin dan muslimat akan memperingati Nuzulul Qur’an, hari diturunkannya kitab suci Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita syukuri karena kita akan memperingati dua peristiwa bersejarah itu secara bersamaan.

Sejarah mencatat, proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriyah bukanlah suatu kebetulan. Bung Karno, Sang Proklamator telah merencanakannya dengan matang. Dalam perdebatan sengit di Rengasdengklok—ketika didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya hari itu juga—Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah pada tanggal 17 Agustus.

Hari ini dan ke depan, kita harus memaknai kemerdekaan dalam esensinya yang paling dalam. Kemerdekaan tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan, namun juga harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Kemerdekaan tidak hanya sebuah peristiwa istimewa yang kita rayakan setiap tahunnya, namun juga untuk membuat kita bersatu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara.

Kemerdekaan tidak hanya meneguhkan kemandirian, namun juga sebuah ajakan, untuk bersama bangsa-bangsa lain mendorong kerja sama dan kemitraan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Diatas semua itu, sesungguhnya kemerdekaan adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih unggul dan bermartabat.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Saat ini, dunia menghadapi situasi global yang tidak menentu, diantaranya adalah krisis utang di beberapa negara Eropa dan guncangan perekonomian Amerika Serikat; krisis politik di beberapa negara kawasan Timur-Tengah dan Afrika Utara; masih belum pulihnya perekonomian Jepang pasca-Tsunami dan bencana reaktor nuklir; serta fluktuasi harga komoditas dunia, terutama pangan dan energi.

Di dalam negeri, meskipun stabilitas politik tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi terus membaik, namun kita harus sigap dan tetap siaga. Seluruh jajaran pemerintah telah saya minta untuk meningkatkan kewaspadaan, agar dampak negatif dari memburuknya situasi perekonomian global dapat kita antisipasi dengan cermat.

Semua instrumen kebijakan untuk menghadapi krisis telah berada di tempatnya, dan setiap saat siap untuk digunakan bila diperlukan. Walaupun perkembangan perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat bukanlah kabar baik bagi dunia, kita memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu itu.

Kita memiliki pengalaman mengatasi krisis global yang berlangsung sepanjang 2008 dan 2009. Melalui kerja keras semua pihak dan melalui kebijakan perekonomian dan fiskal yang tepat, kita membuktikan pada dunia bahwa kita berhasil mengatasi dampak buruk dari krisis itu.

Di depan sidang yang mulia ini, kita semua berharap bahwa kita akan dapat mengatasi kembali dampak buruk krisis ekonomi di dua kawasan itu. Saya percaya, pengalaman mengatasi krisis ekonomi global 2008-2009 yang dibarengi dengan kerja keras dan kerja sama di antara kita semua, akan membawa keselamatan pada negeri ini.

Saudara-saudara,
Dalam sepuluh tahun era reformasi, kita berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah. Kita mampu menjawab tantangan jaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Saat ini, kita telah tampil sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia.

Negara kita juga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di Asia Tenggara, saat ini negara kita tercatat sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar. Kini, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy; bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita.

Saat ini, negara kita juga memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia, dalam dua sampai tiga dasawarsa mendatang. Semua prestasi yang kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini menegaskan satu kepercayaan, bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik itu berada di depan kita, untuk kita jalani bersama.

Dengan kepercayaan diri yang penuh namun tetap rendah hati, saya bisa pastikan bahwa kita bukan negara yang berada di bibir jurang kegagalan dan kebangkrutan. Persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna, setelah kita berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi-dimensional yang berlangsung selama 1998-1999.

Pada masa itulah Negara kita berada dalam keadaan yang sangat kritis. Pertumbuhan ekonomi kita saat itu negatif karena mengalami kontraksi; hampir semua lembaga keuangan dan perbankan kita kehilangan kepercayaan dari pelaku pasar, dalam dan luar negeri; kita juga menghadapi konflik komunal berbasis etnik dan agama di seluruh daerah; dan sama seriusnya dengan semua itu, kita juga menghadapi ancaman disintegrasi territorial. Itulah saat di mana fenomena negara gagal dan bangkrut berada di depan mata kita.

Sejak kita berhasil melakukan pemilu demokratis pertama di tahun 1999 secara damai, sesungguhnya secara berangsur-angsur kita telah berhasil menyingkirkan halangan paling serius untuk melakukan transisi demokrasi. Dalam masa transisi awal itu, lembaga-lembaga baru di tingkat negara dilahirkan untuk memperkuat prinsip umum yang dijunjung dan dimuliakan dalam demokrasi, seperti checks and balances, partisipasi dan kontrol publik, pers yang bebas, dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Negeri ini dengan cepat juga telah mendorong terjadinya desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan luas. Dan sejak awal Kabinet Indonesia Bersatu, saya secara terus menerus dan konsisten mendorong tegaknya supremasi hukum, rule of law. Secara berangsur-angsur pula, gambaran tentang negara gagal itu menjauh dari pandangan kita. Sebaliknya, jauh dari anggapan yang pesimistis itu, Indonesia justru sedang berada dalam sebuah transformasi di semua bidang secara berkelanjutan.

Keadaan yang membesarkan hati itu hanya dapat kita raih, apabila kita terus bersatu dan mampu menyingkirkan semua rintangan yang menghadang kita. Disamping semua prestasi dan capaian itu, sesungguhnya pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak masalah dan tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi.

Semua masalah dan tantangan itu juga tidak ringan. Namun, apabila kita bekerja keras dan bekerja sama dengan solidaritas dan spirit kebangsaan yang kuat di antara para pemimpin dan rakyatnya, maka niscaya semua itu dapat kita hadapi dan lalui dengan sukses dan selamat. Kritik kepada pemerintah memang sesuatu yang perlu dan penting. Walaupun demikian, Pemerintah memerlukan umpan balik yang bersifat korektif dan kontributif.

Diatas semua itu, janganlah kita menjadi bangsa yang mudah berputus asa. Sebaliknya, marilah kita mensyukuri semua yang kita miliki, karena hanya dengan rasa syukur itulah kita dapat senantiasa optimistis untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul.

Hadirin sekalian yang saya hormati.
Dalam kesempatan yang baik ini, saya perlu menegaskan di sini bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menegakkan prinsip negara hukum melalui rule of law, supremasi hukum, dan kesetaraan di depan hukum. Prinsip rule of law menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara berdasar atas hukum semata, dan tidak atas kekuasaan.

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum berdiri diatas semua lembaga dan warga negara, dan hanya kepada hukum sajalah semua pihak tunduk kepadanya. Dan, akhirnya, kesetaraan di depan hukum menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, memiliki kewajiban yang sama di depan hukum. Semua ini berarti bahwa menegakkan hukum dan keadilan adalah mandat konstitusional yang menjadi prioritas pemerintah.

Salah satu agenda besar kita dalam reformasi dan pembangunan bangsa adalah makin tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan untuk semua. Kita tentu tidak ingin hukum hanya keras dan berlaku bagi yang lemah. Namun, dengan jujur harus kita akui tegaknya hukum dan keadilan ini masih menjadi tantangan besar.

Tahun ini ada sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat luas. Diantaranya adalah dilakukannya hukuman mati terhadap seorang Warga Negara Indonesia di Arab Saudi. Hukum mati itu telah menggores perasaan kita semua. Mengingat besarnya WNI yang bekerja di luar negeri, dalam berbagai jenis pekerjaan, memang tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum di negara-negara tempat mereka tinggal dan bekerja. Terhadap dakwaan tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan dan narkoba, saudara-saudara kita diancam bahkan sebagian telah divonis hukuman mati.

Tentu kita terus berjuang dari sisi kemanusiaan dan keadilan, untuk berikhtiar memohonkan pengampunan atau peringanan hukuman bagi mereka. Disamping saya pribadi, dan jajaran pemerintah terus aktif memintakan pengampunan dan peringanan hukuman itu, baik secara tertulis ataupun lisan, pemerintah telah membentuk sebuah Satuan Tugas, yang secara khusus melaksana-kan misi diplomasi dan upaya hukum yang amat penting ini.

Alhamdulillah, meskipun misi ini sangatlah tidak mudah, karena masing-masing negara memiliki sistem hukumnya sendiri, upaya kita mulai menunjukkan hasil. Sejumlah warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati telah mendapatkan pengampunan dan peringanan hukuman.

Mengambil pengalaman dan pelajaran ini, ke depan, pengawasan terhadap penyiapan dan pemberangkatan TKI kita oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan lebih diperketat, untuk memastikan saudara-saudara kita yang akan bekerja di luar negeri itu benar-benar memahami hukum, aturan dan adat-istiadat yang berlaku di negara tempat mereka tinggal dan bekerja.

Masih berkaitan dengan persoalan tenaga kerja kita di luar negeri, pemerintah juga terus menjalankan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah negara-negara sahabat, agar melalui MoU yang tepat, Tenaga Kerja Indonesia sungguh mendapatkan perlindungan yang baik serta dijamin hak dan keadilannya. Kebijakan untuk penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi yang kita jalankan dewasa ini, misalnya, adalah dalam rangka peningkatan perlindungan dan penjaminan hak TKI di luar negeri.

Sesungguhnya, saudara-saudara, sejalan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang kita jalankan di seluruh tanah air 15 tahun ke depan ini, kita berharap akan lebih tersedia lagi lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi saudara-saudara kita bekerja di sektor informal atau sektor Rumah Tangga di luar negeri. Ini sangat penting, karena berkaitan dengan kehormatan dan harga diri kita sebagai bangsa.

Masih dalam lingkup perlindungan WNI di luar negeri, dengan terjadinya krisis politik dan keamanan di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, serta bencana alam di Jepang, sejak awal tahun pemerintah telah menyelamatkan dan mengevakuasi tidak kurang dari 3624 saudara kita. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada warga negaranya.

Saudara-saudara,
Kita juga berkewajiban untuk terus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah berjuang sekian lama tanpa henti, sekaranglah momentum terbaik untuk kita terus membersihkan Indonesia dari korupsi.

Saat ini Indeks Persepsi Korupsi kita terus membaik. Transparency International memberikan skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi 2,8 pada 2010. Meskipun perbaikan indeks persepsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN, namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang.

Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus kita tingkatkan. Karena itu regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya.

Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga. Proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang sedang berjalan, perlu sama-sama kita kawal agar menghasilkan Pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional. Untuk itu, mekanisme kerja di internal KPK sendiri perlu terus disempurnakan, sehingga tetap steril dari korupsi. Pada saat yang sama, kita mendorong dan mendukung agar jajaran Kejaksaan dan Kepolisian RI terus berbenah diri dan melanjutkan reformasi. Kedua lembaga penegak hukum itu harus menjadi lembaga yang semakin berintegritas dan kredibel di depan publik.

Pemberantasan terorisme sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum, terus kita jalankan. Pemberantasan terorisme terkadang mengharuskan tindakan tegas, karena tindakan terorisme sangat membahayakan keselamatan publik dan mengancam kewibawaan negara di depan warga negaranya. Namun demikian, kita juga menerapkan pendekatan preventif, melalui upaya deradikalisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Hasilnya, sungguh menggembirakan. Negara dan masyarakat bahu membahu dan menjadikan program deradikalisasi sebagai aksi dan sekaligus tanggung jawab bersama. Terhadap ini semua, tidak sedikit yang telah kita capai. Banyak aksi-aksi terorisme yang dapat kita ungkap, kita gagalkan, dan kita cegah sejak dini. Dengan upaya itu, kita berharap aksi-aksi terorisme semakin lemah, dan insya Allah, pada saatnya nanti kita dapat melenyapkannya dari tanah air kita.

Berkaitan dengan gangguan keamanan yang kadang masih terjadi di Papua, pemerintah akan tetap bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada, pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal yang cukup besar, untuk secara langsung mendukung percepatan pembangunan di Papua. Papua juga menjadi salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi, kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Di bidang politik, kita berhasil melaksanakan proses konsolidasi demokrasi yang diakui oleh komunitas internasional, sebagai proses konsolidasi terbaik di Asia dan Afrika. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi politik, sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dalam hal partisipasi publik, kita sungguh berharap bahwa keluasan partisipasi juga disertai dengan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan, wisdom, serta menjunjung tinggi moral dan etika politik yang luhur.

Dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, kita harus mendorong agar lembaga-lembaga itu makin efektif dan berwibawa. Oleh karena itu, empat pilar utama demokrasi di negeri ini, yaitu lembaga Judisial, Legislatif, Eksekutif dan Media, tidak hanya harus otonom dan mandiri, namun juga makin transparan dan akuntabel di depan publik. Selain itu, semua lembaga demokrasi, tanpa kecuali, tidak hanya harus memperhatikan proses, namun juga semestinya berorientasi pada kualitas; tidak hanya memperhatikan prosedur namun juga manfaat.

Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kita tingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Pembangunan TNI kita tujukan untuk mengembangkan TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam penugasan. Dengan kemampuan keuangan negara yang makin meningkat, kita juga terus memodernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan.

Kita memperkokoh tradisi di lingkungan TNI, yang memastikan bahwa seluruh jajaran TNI konsisten dalam mengikuti kebijakan politik negara, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta patuh pada hukum nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Penugasan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, khususnya dalam tanggap darurat penanggulangan bencana; penugasan di wilayah perbatasan demi terpeliharanya keutuhan NKRI; dan pembebasan kapal niaga beserta 20 awaknya yang disandera oleh perompak Somalia yang berakhir sukses, menjadi contoh nyata bagi keandalan dan pengabdian tanpa putus dari seluruh prajurit TNI. Semua itu menunjukkan konsistensi TNI atas komitmennya terhadap keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Seiring dengan makin membaiknya keuangan negara, kita juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah. Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar.

Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata.

Saudara-saudara,
Kita menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan, sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali. Kita ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, maka pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro-growth); pro-lapangan kerja (pro-job); dan pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor). Sejak tahun 2009 yang lalu kita tambahkan pilar yang keempat, yaitu pro-lingkungan (pro-environment). Pilar ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang kita jalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi anak-cucu kita.

Oleh sebab itu, sejak awal pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi. Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha membawa dampak pada makin banyaknya warga negara yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejah-teraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi.

Pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Dari tahun ke tahun, program-program pro-rakyat atau program untuk rakyat miskin terus kita gulirkan, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas. Saat ini, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam hubungan luar negeri, tahun 2011 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi negara kita. Tahun ini, kita dipercaya kembali menjadi Ketua ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN, terbentang peluang sekaligus tantangan. Saya percaya bahwa keketuaan kita di ASEAN membawa sejumlah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak ringan. Di antara yang penting, kita harus mampu memberi manfaat positif bagi upaya pemajuan ASEAN pada khususnya, dan bagi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Asia.

Berdasarkan tanggung jawab itu pula, kita berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan di antara Kamboja dan Thailand untuk mengatasi sengketa perbatasan. Di bawah Keketuaan kita, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati Guidelines for Implementation of the Declaration of Conduct terkait potensi konflik di Laut Cina Selatan.

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga memberi bobot, dalam memastikan kesiapan negara-negara anggota bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN, kita aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ASEAN serta peningkatan people to people contact di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Semuanya itu kita lakukan, untuk memastikan bahwa kerja sama ASEAN dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakatnya.

Kita juga ingin memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit. Pada tahun 2011 inilah, selain 16 negara yang telah tergabung di dalam East Asia Summit, akan pula bergabung untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang secara tradisional memiliki peran penting di kawasan Asia Timur.

Di dunia internasional, kita tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. Dalam G-20 kita optimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global, dan peningkatan pembangunan ekonomi di negara kita. Kita ingin mewujudkan cita-cita menjadi emerging economy sepuluh tahun mendatang, dengan pendapatan perkapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.

Kita juga ingin memastikan peran kita di forum ini bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Untuk itulah, kita banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20.

Bersama negara-negara anggota G- 20 lainnya, kita menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Kita berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih.

Langkah-langkah ini sejalan dengan kiprah terdepan Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Negara kita bersama dengan negara-negara sehaluan, terus menyuarakan arti penting reformasi tatakelola kepemerintahan global, termasuk PBB agar lebih berkeadilan dan merefleksikan realitas internasional dewasa ini. Dalam kerangka ekonomi, kita meyakini bahwa reformasi sistem moneter internasional dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagai perwujudan prinsip “pembangunan untuk semua”, mulai tahun ini kita gulirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air. MP3EI adalah sebuah terobosan strategis, yang dilahirkan melalui prakarsa bersama banyak pihak. Bahkan, sesungguhnya MP3EI adalah produk dari sebuah kerja sama dan kemitraan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan akademisi.

Mulai tahun ini, kita melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor ekonomi di seluruh tanah air, untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di masing-masing koridor. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, secara bertahap kita kembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya.

Kita bangun industri unggulan di berbagai wilayah yang akan memperkuat struktur perekonomian domestik. Kita tawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan kita perbaiki iklim investasi di daerah-daerah.

Sebagai terobosan strategis, MP3EI juga merupakan sebuah jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi perangkap, yang menghalangi terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Melalui MP3EI, penegasan bahwa daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional makin diteguhkan. Ini berarti, bahwa majunya daerah akan sangat bermakna bagi kemajuan nasional.

MP3EI menetapkan enam koridor ekonomi yang meliputi Koridor Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas nasional, yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated; globally connected).

Konektivitas menjadi kata kunci, untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi di antara kota dan desa, di antara kota dan kota lain, dan di antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Saudara-saudara,
Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, kita terus melanjutkan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional. Dari tahun ke tahun, pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin bergeser, dan semakin besar transfer ke daerah.

Pemerintah terus meningkatkan dana yang ditransfer ke daerah, baik melalui kerangka Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian, maupun melalui kerangka Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang disalurkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Kita juga terus memperkuat konsolidasi otonomi khusus, seraya terus memperbaiki strategi dan manajemen pembangunannya, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, maupun Aceh.

Dalam satu dasawarsa, sejak tahun 1999 hingga 2009, telah terbentuk 205 daerah baru, yang terdiri atas 7 daerah baru setingkat provinsi, 164 daerah baru setingkat kabupaten, dan 34 daerah baru setingkat kota. Dengan penambahan itu, kini Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi yang serius dalam postur APBN, khususnya telah meningkatkan beban keuangan negara. Perkembangan ini harus kita kendalikan, agar prinsip penting dalam penyelenggaran umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin terwujudnya pelayanan publik yang efektif dapat dicapai, bukan sebaliknya, justru menimbulkan beban untuk rakyat kita.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan Disain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025. Kita semua berharap, disain besar itu dapat bermanfaat untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat.

Dari apa yang saya kemukakan tadi, kita telah bersama-sama mencermati berbagai sasaran pembangunan yang ingin kita capai, tantangan pembangunan yang kita hadapi, serta langkah-langkah yang telah dan akan kita lakukan untuk mengatasinya. Insya Allah, sore nanti, pada pidato penyampaian keterangan pemerintah tentang RAPBN 2012 dan nota keuangannya, akan saya sampaikan rincian kebijakan, dan program pembangunan, beserta anggarannya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Di hari yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada mulai dari kepala kampung hingga kepala daerah, atas kerja keras dan pengabdian saudara-saudara dalam membangun negeri ini.

Pada saat kita hadir di ruangan yang terhormat ini, nun jauh di sana, di ujung pelosok, pedalaman, dan perbatasan, serta di pulau-pulau terdepan yang terpencil, terdapat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai guru, bidan desa, penyuluh pertanian, kepala kampung, kepala desa, penjaga perbatasan, dan masih banyak yang lainnya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di seantero negeri.

Sebagian dari mereka harus berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya, untuk memenuhi kewajibannya. Sesungguhnya, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang bekerja dalam sunyi, dengan keikhlasan yang melampaui panggilan tugasnya. Sebagian dari mereka yang berprestasi dan menjadi teladan, juga hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Kita semua berhutang budi pada mereka. Saya bangga, kita semua bangga, dan sungguh mencintai saudara-saudara semua.

Atas kerja keras kita semua, di awal abad ini, kita berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang mampu berdiri tegak dan siap bersaing di pentas global. Kita juga menunjukkan kepada dunia, bahwa sesungguhnya demokrasi, modernitas, dan agama, dapat berdampingan secara harmonis. Sejalan dengan itu, kita juga mampu membuktikan, bahwa negeri kita berhasil mengikat ratusan suku bangsa yang majemuk, dalam sebuah persatuan nasional yang kokoh, berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Walaupun tantangan dan ancaman terhadap pluralisme, toleransi, dan harmoni sosial ada di sekitar kita, kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup dalam kemajemukan. Keyakinan inilah yang harus kita bela tanpa keraguan. Di atas semua itu, kita adalah bangsa yang dengan bangga memiliki Pancasila sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, bagi terbentuknya identitas bangsa Indonesia yang kekal dan abadi.

Inilah saatnya untuk mempersatukan semua yang kita miliki, demi sebuah negeri yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Inilah saatnya pula untuk berubah; dari yang berpikir negatif menjadi lebih positif, dari yang pesimistis menjadi lebih optimistis, dan dari yang gamang menjadi lebih percaya diri.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan negara yang kita cintai ini, untuk mendorong semangat kita menjadi bangsa yang makin maju, sejahtera, dan bermartabat. Mari kita jadikan keberhasilan kita selama ini, sebagai energi positif untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kian tidak ringan. Saya juga mengajak seluruh warga bangsa, agar dapat memanfaatkan kebebasan yang disediakan oleh demokrasi kita, dengan mengutamakan keadaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Proklamasi Kemerdekaan negara yang kita cintai ini, sebagai tekad untuk menyelesaikan tugas pembangunan yang masih tersisa, seraya meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Continue reading →

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGATAN KE-50

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGATAN KE-50 HARI PRAMUKA Jakarta, 14 Agustus 2011 


Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Tamu Undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, Adik-adik Pramuka dan para Peserta Upacara yang saya cintai dan saya banggakan, Salam Pramuka!

Hari ini, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, kita dapat menghadiri peringatan Tahun Emas Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta.

Pada hari yang bersejarah ini, selaku Kepala Negara dan Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-50 Gerakan Pramuka, Kepada keluarga besar Gerakan Pramuka di seluruh tanah air.

Semoga peringatan setengah abad Gerakan Pramuka ini, dapat menjadi momentum untuk meningkatkan peran dan aktivitas Gerakan Pramuka dalam membangun tunas-tunas muda yang tangguh, mandiri, berdaya saing, serta memiliki karakter dan jati diri yang kukuh.

Hadirin yang saya muliakan,
”Satu Pramuka untuk Satu Indonesia; Jayalah Indonesia”, yang menjadi tema besar setengah abad Gerakan Pramuka, saya nilai penting dan bersejarah. Tepat 50 tahun yang lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 yang memersatukan berbagai gerakan kepanduan, baik yang berbasis etnis maupun agama kedalam wadah Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka lahir sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang mengedepankan pendidikan watak dan kepribadian, menumbuhkan semangat jiwa patriotik dan jiwa bela negara, berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka.

Sejarah mencatat dengan tinta emas, peran penting dan strategis Gerakan Pramuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pada masa-masa awal kebangkitan nasional, di era pergerakan nasional tahun 1920-an, para anggota Pramuka atau kepanduan ketika itu, ikut serta dalam membangkitkan semangat kebangsaan, dan berperan aktif dalam menggalang semangat persatuan. Di masa perang kemerdekaan, para anggota Kepanduan ikut serta dalam menggelorakan semangat bela negara.

Di era mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas pembangunan, Gerakan Pramuka mengambil peran besar sebagai wadah pendidikan karakter, untuk menyemai tunas-tunas muda menjadi pemimpin bangsa masa depan. Gerakan Pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan Pramuka, dengan banyak aktivitas positif di dalamnya, memiliki peran konstruktif dalam mencetak generasi muda yang berkarakter kuat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Mengapa pembangunan karakter sangat penting bagi generasi muda kita saat ini dan ke depan?

Negara kita yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, didirikan dengan pengorbanan yang amat besar dari para pendahulu kita yang memiliki karakter pejuang. Karakter yang mampu mengikat berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan ragam budaya dengan rasa kebangsaaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan, Bangsa Indonesia.

Bangsa kita dapat tegak berdiri, karena karakter pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita tidak pernah mengenal kata menyerah, apakah itu melawan penjajahan, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, serta meng-hadapi berbagai bencana alam dan tantangan-tantangan krisis.

Berpuluh-puluh tahun, pada hakikatnya kita dapat memelihara persatuan dan kebersamaan kita sebagai bangsa. Meskipun selalu ada tantangan dan ujian sejarah, bangsa kita tetap rukun dan bersatu, karena kita memiliki karakter dan jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Ingat, sesungguhnya kita adalah bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang ramah dan toleran. Bangsa yang selalu guyub dan bergotong royong, penuh tenggang rasa, dan tepo saliro dalam hubungan kekerabatan yang tinggi. Itulah karakter bangsa kita yang luhur. Karakter yang harus terus kita gelorakan kepada generasi muda bangsa kita saat ini dan generasi mendatang. Karakter yang harus tetap kita jaga, dan tidak boleh berubah serta mengalami erosi.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Mengingat pentingnya Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang mampu mencetak generasi muda yang memiliki karakter, jati diri, daya saing, dan ahlak mulia, saya terus mendorong agar Gerakan Pramuka melakukan revitalisasi. Melalui revitalisasi Gerakan Pramuka, kita ingin meningkatkan fungsi, dan ingin terus memantap-kan eksistensi Gerakan Pramuka.

Revitalisasi Gerakan Pramuka kita arahkan untuk mencetak para anggotanya menjadi generasi yang memiliki kepribadian yang tangguh dan luhur budi pekertinya. Generasi muda yang cerdas dan trampil. Generasi muda yang rukun dan kompak bersatu dengan semua warga bangsa.

Hasilnya sungguh menggembirakan. Dalam peringatan tahun emas Gerakan Pramuka, Revitalisasi Gerakan Pramuka telah mengalami kemajuan yang cukup berarti. Gerakan Pramuka telah dijadikan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan kepramukaan telah diajarkan kepada seluruh kaum muda kita. Gerakan Pramuka, juga telah menjadi organisasi yang menarik seluruh elemen masyarakat, untuk merapatkan barisan dalam menuju cita-cita bangsa yang mulia.

Revitalisasi Gerakan Pramuka, secara bertahap, juga telah memperbaiki citra dan kinerja Gerakan Pramuka. Minat kaum muda kita terhadap Gerakan Pramuka, semakin meningkat. Gerakan Pramuka saat ini, makin diperhitungkan sebagai sarana pembelajaran, serta untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan yang memiliki watak, kepribadian, dan akhlak yang mulia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dari apa yang saya kemukakan tadi, sesungguhnya telah cukup banyak dorongan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memajukan dan menumbuh-kembangkan Gerakan Pramuka. Saat ini, menjadi kewajiban bagi kita semua untuk dapat memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang telah disediakan itu dengan sebaik-baiknya.

Mari kita perkuat organisasi dan manajemen kepramukaan dengan tepat dan benar. Mari kita mantapkan peran Gugus Depan sebagai tempat pendidikan anggota muda, dan pusat pelatihan sebagai tempat pendidikan bagi anggota dewasa. Ciptakan terobosan dan inovasi untuk menghadirkan aktivitas pendidikan kepramukaan yang lebih berbobot dan berkualitas. Kedepankan materi yang berkaitan dengan peningkatan semangat bela negara, patriotisme pembangunan, dan perekat keutuhan bangsa, serta upaya untuk mencetak generasi muda yang makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, pada hari yang bersejarah dan penuh berkah ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah berhasil sukses melakukan revitaliasi Gerakan Pamuka; berhasil mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; sukses mengembangkan dan meningkatkan kualitas Gugus Depan di 320.000 Gugus Depan di seluruh pelosok tanah air; sukses melaksanakan Jambore Nasional di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan; dan sukses mengemban tugas negara menjadi duta bangsa pada jambore internasional di Bumi Perkemahan Rinkaby, Kristianstad-Swedia.

Kepada para penerima penghargaan Lencana Gerakan Pramuka, saya ucapkan selamat dan penghargaan yang tulus atas jasa-jasa dan pengabdian saudara, dalam mengembangkan Gerakan Pramuka di seluruh tanah air.

Akhirnya, marilah kita lanjutkan semua keberhasilan yang telah kita raih, dan marilah kita menatap ke depan dengan langkah tegap untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan untuk menjadikan bangsa kita, sebagai bangsa yang maju, terhormat, dan bermartabat.

Satu Pramuka untuk Satu Indonesia,
Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesia!
Dirgahayu 50 Tahun Gerakan Pramuka.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Pramuka,

 


Continue reading →

Sabtu, 16 April 2011

Gerakan Pramuka Penting Bangun Karakter Bangsa

Wakil Presiden Boediono menyatakan Gerakan Pramuka ke depan harus semakin digalakkan di tanah air, karena merupakan kegiatan informal yang dapat membentuk karakter bangsa yang kuat pada generasi muda.
"Gerakan Pramuka berperan besar dalam menguatkan karakter bangsa. Kami minta masing-masing kepala daerah untuk dapat menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan di daerah masing-masing.
Pramuka sangat positif untuk membentuk karakter generasi muda," ujar Wapres saat menjadi pembina upacara penutupan Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) VII 2010 di Bumi Perkemahan Seulawah Scout Camp Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Senin (6/12).
Wapres didampingi Ibu Herawati Boediono, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Azrul Azwar, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh dan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, Kapolda Irjen Pol Fajar Prihantoro, Pangdam IM, Mayjen TNI Adi Mulyono dan Kajati Aceh, Muhammad Yusni SH.
Upacara penutupan perkemahan pramuka nasional tersebut berlangsung di tengah guyuran hujan deras, tidak hanya ribuan peserta yang basah kuyub, tetapi Wapres Boediono yang berdiri di podium kehormatan juga ikut berbasah-basahan.
Wapres mengatakan, guyuran hujan deras tidak melunturkan semangat. Ia terlihat mengacungkan kedua jempolnya kepada para Pramuka Penegak dan Pandega, yang tetap semangat meski hujan deras saat penutupan PWN VII 2010. "Adik-adikku, saya acungkan jempol karena dengan hujan ini semangat kalian tetap ada," katanya lantang di atas mimbar, yang tidak lepas dari cipratan hujan.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan dua hal penting kepada ribuan anggota Pramuka peserta PWN yang selama sepekan melakukan berbagai kegiatan bakti.
Pertama, kepada semua kader pramuda saat kembali ke daerah masing-masing agar mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Sebab pengalaman selama perkemahan akan menjadi motivasi dan bisa berintraksi secara baik terutama dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan ketahanan nasional.
"Saat adik-adik Pramuka pulang ke daerahnya masing-masing, bawa pengalaman yang baik selama di perkemahan," kata Wapres.
Kedua, pramuka harus dikembangkan pada semua daerah di Indonesia, khususnya peserta yang hadir di Aceh dapat mengembangkan pramuda di daerah masing-masing, apalagi pemerintah pada tahun 2011 mendatang akan menjadikan tahun revitalisasi pramuka.
Sebab, dengan kegiatan pramuka pada kader bangsa bisa terbentuk karakter kepemimpinan dan kedisiplinan memiliki wawasan kebangsaan yang lebih serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan.

Memaknai
Boediono kemudian meminta peserta PWN untuk memaknai tentang interaksi sesama teman di arena PWN yang dating dari berbagai daerah di Indonesia, selama berlangsungnya PWN tersebut.
Diminta revitalisasi Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) dapat dilaksanakan secara cepat dan sistematis. "Saya minta agar revitalisasi Gerakan Pramuka yang telah dicanangkan, dapat adik-adikku teruskan mulai dari Kwartir Nasional hingga gugus depan," sebutnya.
Sementara Wagub Aceh, Muhammad Nazar menyatakan sejak dibuka Presiden SBY 30 November lalu, seluruh aktivitas yang berlangsung dalam perkemahan ini dapat terlaksana dengan lancar.
Kegiatan PWN 2010 yang diikuti ribuan kader bangsa (yaitu pramuka penegak dan pandega) dari berbagai provinsi di Indonesia itu, berjalan dengan lancar.
Berbagai tantangan alam di Bumi Perkemahan Seulawah telah mereka lewati, dengan harapan semakin mendidik dan memperkuat karakter seluruh peserta sang pandu bangsa.
Demikian juga kegiatan utama yang dipaket dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat di Pidie, Aceh besar, Banda Aceh dan Sabang selama satu minggu pasti telah begitu banyak membantu masyarakat serta sekaligus menambah pengalaman, memperkuat persaudaraan dan nasionalisme para peserta serta masyarakat.

"Bahkan, kita harapkan semakin memperkuat dan mengisi perdamaian Aceh. Berbagai aktivitas pengabdian, kebersihan dan kesehatan, kebudayaan, ketrampilan, pendidikan bela negara, peningkatan wawasan, pelestarian lingkungan, kepariwisataan hingga yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi telah mewarnai PWN selama seminggu. masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Aceh juga setiap hari (siang dan malam) memadati arena bumi perkemahan seulawah serta tempat-tempat pengabdian.
Semua semakin kental dalam persaudaraan dan persatuan atas nama Indonesia. Perputaran ekonomi masyarakat juga terjadi sangat signifikan di arena bumi perkemahan dan sekitarnya, serta tempat-tempat yang berdekatan dengan lokasi pengabdian.
Continue reading →

Jumat, 18 Februari 2011

Revitalisasi dan Perubahan Sistem Kepramukaan

Pada Peringatan HUT Pramuka ke – 49 Presiden SBY menekankan perlu perubahan sistem kepramukaan sebagai wadah pembentukan watak dan budi pekerti luhur generasi muda. Pada HUT Pramuka ke – 45 Tahun 2006, Presiden SBY juga menegaskan perlu revitalisasi Gerakan Pramuka, sekaligus meminta para Menteri Kabinet Pembangunan I mendukung dan mensukseskan kegiatan Pramuka sebagai wadah pembinaan Generasi Muda. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sejauhmana revitalisasi sudah berjalan dan apakah perlu dilakukan perubahan sistem kepramukaan ?
Kedua pertanyaan ini memang perlu dikaji secara mendalam, agar Gerakan Pramuka dapat tetap eksis di tengah masyarakat Indonesia. Kita mengetahui bahwa Gerakan Pramuka yang lahir berdasarkan Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961, melalui sebuah kesepakatan para pimpinan kepanduan yang dipelopori oleh Sri Sultan Hamengku Buwomo IX dan persetujuan Presiden RI pertama Ir Soekarno sebagai satu – satunya wadah kepanduan di Indonesia. Sebagai wadah tunggal, organisasi kepanduan ini menyelenggarakan pendidikan non formal, yang kegiatannya diselenggarakan di alam bebas dan terbuka, yang mana kegiatan yang dilakukan tidak diperoleh di sekolah juga tidak didapat di rumah
Setelah empat tahun berjalan, revitalisai Gerakan Pramuka yang dicanangkan Presiden SBY menurut pendapat penulis belum berjalan sesuai harapan. Belum ada kegiatan yang berhasil (kuantitas dan kualitas) secara signifikan membawa organisasi Gerakan Pramuka sekarang lebih baik dari sebelumnya. Terutama kegiatan yang luar biasa, langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat luas, kecuali kegiatan rutin seperti Jamboree dan sejenisnya.
Revitalisasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tengah berjuang mengenai legal formal Gerakan Pramuka agar bersandar pada konstitusi yang kuat atau undang undang, saat ini bersandar pada Keputusan Presiden. Dengan adanya legalisasi yang kuat diharapkan pembiayaan pengembangan Gerakan Pramuka menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBN maupun APBD.
Boleh-boleh saja, langkah strategis yang ditempuh pengurus Kwartir Nasional yang mengartikan revitalisasi dengan proses RUU Kepramukaan, tapi hemat penulis revitaliasi sebaiknya didahului semangat bersama – sama memposisikan Gerakan Pramuka pada tataran sesungguhnya.
Revitalisasi nilai dan sistem kependidikan kepramukaan lebih perlu daripada nilai hukum seperti yang sedang diperjuangkan sekarang. Saya yakin, jika nilai dan sistem kepramukaan bermanfaat (azaz manfaat) tinggi dinikmati masyarakat, maka pembiayaan kegiatan Pramuka pun akan teratasi dari swadaya masyarakat, dan ini berlaku juga di negara – negara lain yang bisa diambil sebagai contoh.
Enggan Jadi Pramuka
Ternyata, masih banyak generasi muda enggan masuk menjadi anggota Pramuka. Berbagai alasan yang menyatakan untuk itu, diantaranya tidak mempunyai daya tarik, kegiatannya tidak lebih dari yang pernah ada di sekolah. Bahkan ada yang mengaku Pramuka tidak punya nilai tambah, menyanyi dan menari serta baris-berbaris belaka, sehingga para orang tua pun kurang mendorong anaknya menjadi anggota Pramuka. Padahal, Pramuka wadah tunggal pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur dan bermartabat di Republik tercinta
Gerakan Pramuka adalah bagian dari Word Scout Council atau Kepanduan Dunia yang sah dan bertanggung jawab menerapkan prinsip dasar kepanduan yang berlaku. Kedudukannya bersifat non governmental atau independen. Tidak dipengaruhi kekuatan politik maupun birokrasi. Gerakan Pramuka milik semua orang dan masyarakat Indonesia, yang dijalankan oleh para pembina baik sebagai pelatih maupun instruktur. Kegagalan Gerakan Pramuka adalah kegagalan para Pembina Pramuka dan sekaligus masyarakat lingkungannya, karena keberadaan Pramuka adalah tanggung jawab masyarakat bukan karena pemerintah apalagi partai politik, karena Pramuka tidak boleh berafiliasi dengan partai politik
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Malarangeng, ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur, tanggal 23 April 2010 mengatakan bahwa Pemerintah mendukung sepenuhnya satu Pramuka untuk satu Indonesia. “Pemerintah mendukung satu (organisasi) Gerakan Pramuka untuk satu Indonesia”. Itu pernyataan wajar dan pasti.
Apalagi pernyataan Menpora itu sebagai jawaban dari adanya Gerakan Pramuka lainnya akan muncul di Republik tercinta ini? Jika hal ini terjadi, berarti kepanduan di Indonesia akan mundur 49 tahun, di mana kondisi seperti ini pernah terjadi pada era sebelum tahun 1961 (sebelum lahir Keppres No. 238 Tahun 1961) dan hemat penulis, hal ini jauh panggang dari api, karena secara organisatoris kalaupun ada (terjadi), ormas Kepanduan baru tersebut pasti tidak akan diakui oleh Kepanduan Dunia (World Scout Council) apalagi yang berbau politis dan tidak independen
Revitalisasi mestinya mengkaji mengapa masyarakat enggan mendorong putra-putrinya menjadi anggota pramuka. Para pembina Pramuka sebaiknya menggunakan momentum ini sebagai cermin untuk membangkitkan Gerakan Pramuka. Ada pergeseran paradigma pengembangan Gerakan Pramuka. Kini, para pembina cenderung menjadikan pramuka sebagai “ Scout for living “ dari pada scout for surviving. Di sisi lain, sebagian pengurus Kwartir Gerakan Pramuka di Pusat maupun di daerah masih dijabat oleh para birokrat, padahal dalam ketentuan prinsip dasar pramuka dunia (World Scout Council) para pengurus kwartir Gerakan Pramuka (council) adalah para kader Pramuka yang memiliki integritas dan dedikasi, serta se- orang panutan bagi masyarakatnya, bukan karena kedudukan dan juga bukan karena jabatannya dalam pemerintahan.
Dalam Gerakan Pramuka, para pejabat negara dan daerah diberi tempat duduk terhormat di Majelis Pembimbing Nasional maupun Daerah sebagai pendukung/pendamping berjalannya organisasi Pramuka, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan pejabat itu juga anggota masyarakat yang bisa saja duduk dalam kepengurusan kepramukaan
Revitalisasi dan Perubahan Sistem
Revitalisasi dan perubahan sistem kepramukaan adalah syarat mutlak dalam pengembangan Gerakan Pramuka yang terpuruk akhir-akhir ini. Namun, prioritas revitalisasi dan perubahan sistem kepramukaan yang hendak dilakukan, harus secara transparan dan jelas, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan metodik kepramukaan. Maju mundurnya Gerakan Pramuka sangat erat kaitannya dengan nilai dan sistem kepramukaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kepramukaan itu sendiri.
Dan kualitas kegiatan Pramuka adalah tanggung jawab para pembina pramuka, karena para pembina pramuka yang bertanggung jawab membimbing dan membina peserta didik dengan mengimplementasikan nilai dan sistem kepramukaan. Penulis sependapat, pengembangan gerakan pramuka pada saat ini harus dilakukan secara profesional termasuk kompetensi, dan sertifikasi serta registrasi seperti yang dikemukakan Presiden SBY pada HUT Pramuka ke – 49 beberapa hari yang lalu
Menurut hemat penulis, sebaiknya revitalisasi memposisikan kembali Pramuka back to basic. Gerakan Pramuka adalah tempat pengabdian bagi Pramuka dewasa (Scout for Surviving/pengabdian bukan job dan komersialisasi ) dan wadah pembinaan watak dan budi pekerti luhur untuk peserta didik/anak didik. Penggeseran nilai dan sistem kepramukaan akan membawa dampak bergesernya kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka sendiri.
Nilai dan sistem tidak bisa asal berubah – rubah, penyesuaian kondisi sosial dan budaya boleh terjadi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar kepanduan yang luhur. Boleh saja kegiatan Pramuka mengikuti perubahan zaman, akan tetapi ingat, perubahan karena penyesuaian tidak melupakan prinsip dasar dan metodik kepramukaan . Penulis berpendapat penekanan Presiden SBY agar dilakukan perubahan sistem kepramukaan dapat dipertimbangkan oleh para Pembina Pramuka dengan memperhatikan filosofi dan falsafah kepanduan yang berlaku secara universal. Semoga!
Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-49, Jaya selama – lamanya. (Sumber: Suara Pembaruan, 18 Agustus 2010)
Continue reading →

KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 09/TAHUN 1999

Add caption
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 09/TAHUN 1999
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA
TINGKAT NASIONAL

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang    :    1.    Bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan Gerakan Pramuka.
        2.    Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka untuk menggantikan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995;

Mengingat    :    1.    Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
        2.    Rencana Strategik Gerakan Pramuka 1999-2004;
        3.    Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 059/KN/74 Tahun 1974, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka;
        4.    Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional;
        5.    Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 029 Tahun 1996, tentang Penyempurnaan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional;

Memperhatikan    :    Arahan Pimpinan dan saran Andalan Nasional Gerakan Pramuka;


M E M U T U S K A N  :
Menetapkan    :

Pertama    :    Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 064 Tahun 1995, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembagan Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 029 Tahun 1996, tentang Penyempurnaan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerkaan Pramuka Tingkat Nasional.

Kedua    :    Memberlakukan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Organisasi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Ketiga    :    Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di    :    Jakarta
Pada tanggal    :    16 Juni 1999

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,




H.A. Rivai Harahap








KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 09/TAHUN 1999


ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA
TINGKAT NASIONAL


BAB I
KETENTUAN DASAR

Pasal 1    Kedudukan

Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional disingkat Lemdikanas, adalah Badan Pelaksana Tingkat Pusat Kwartir Nasional.

Lemdiknas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Kwartir Nasional c.q. Ka Kwarnas.

Pasal 2    Tugas

Lemdiknas bertugas menyelenggarakan :
Pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, meliputi : Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pembina Gudep dan Pengelola Kwartir, Staf/Pembina Profesional, Andalan, Pembantu Andalan dan Anggota Mabi,
Pengkajian dan pengembangan terhadap materi, metode dan kurikulum guna diterapkan kepada penyelenggaraan pelatihannya.

Pasal 3    Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas ini, Lemdiknas menyelenggarakan fungsi-fungsi :
Pemantapan orang dewasa dalam Gerakan Pramuka yang berkualifikasi, bermotivasi dan kompeten sesuai dengan fungsi yang diembannya masing-masing.
Mengkaji pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dan mengembangkan kurikulum pelatihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Komisi Pembinaan Orang Dewasa.
Pengendalian mutu hasil pelatihan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai ketentuan dan standar kepramukaan.
Pengembangan kemampuan pendidikan dan pelatihan yang terpadu, di tingkat nasional, daerah dan cabang.
Pembinaan perpustakaan khusus kepramukaan.
Lain-lain yang diberikan oleh Pimpinan Kwarnas.


BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4    Susunan Organisasi

Organisasi Lemdikanas disusun sebagai berikut :
Kepala Lemdikanas
Wakil Kepala Lemdikanas
Dewan Pelatih
Sekretaris Lemdikanas
Biro Pelatihan Kepramukaan
Biro Pelatihan Profesi
Perpustakaan
Kursus-kursus

Struktur Organisasi Lemdikanas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5    Kepala Lemdikanas

Kepala Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, yang selanjutnya disingkat Ka Lemdikanas, adalah Andalan Nasional, sebagai unsur pelaksana Pimpinan Kwarnas dalam menyelenggarakan manajemen Lemdikanas.

Ka Lemdikanas mempunyai tugas :
Memimpin Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lemdikanas;
Menentukan kebijakan yang meliputi penentuan program pendidikan dan pelatihan orang dewasa, program pengkajian dan pengembangan, kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;
Mengembangkan sistem penyelenggaraan dan perangkat pendidikan dan pelatihan orang dewasa Gerakan Pramuka, baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Pimpinan Kwarnas.

Ka Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Kwarnas c.q. Ka Kwarnas.

Pasal 6    Wakil Kepala Lemdikanas

Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, yang selanjutnya disingkat Waka Lemdikanas, adalah unsur yang membantu Ka Lemdikanas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemdikanas.

Waka Lemdikanas mempunyai tugas :
Membantu Ka Lemdikanas dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Lemdikanas;
Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi penerapan ketentuan/peraturan/prosedur secara konsisten;
Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pembinaan administrasi dan kelembagaan di lingkungan Lemdikanas;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka Lemdikanas.

Waka Lemdikanas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

Pasal 7     Dewan Pelatih

Dewan Pelatih adalah dewan yang anggotanya terdiri dari Pelatih Pembina Pramuka dan para ahli yang keahliannya dibutuhkan bagi pendidikan dan pelatihan orang dewasa Gerakan Pramuka.

Anggota Dewan Pelatih diangkat oleh Ka Kwarnas atas rekomendasi Ka Lemdikanas.

Dewan Pelatih mempunyai tugas memberikan konsultasi, gagasan, pendapat kepada Ka Lemdikanas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka dan kepramukaan.

Dewan Pelatih mempunyai fungsi sebagai nara sumber bagi Ka Lemdikanas.

Pasal 8    Sekretariat Lemdikanas

Sekretariat Lemdikanas selanjutnya disingkat Set Lemdikanas adalah Unsur Pelayanan Lemdikanas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan pembinaan organisasi.



Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Set Lemdikanas mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan Administrasi Umum.
Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian.

Set Lemdikanas dipimpin Sekretaris Lemdikanas selanjutnya disingkat Ses Lemdikanas yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Ka Lemdikanas.

Set Lemdikanas terdiri atas empat bagian, yang masing-maisng dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yaitu :
Bagian Tata Usaha
Bagian Urusan Dalam
Bagian Sarana dan Prasarana
Bagian Perencanaan dan Anggaran

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan administrasi umum, tata-usaha serta produksi dan reproduksi.
Administrasi personel.
Administrasi Pelatih Pembina Pramuka dan alumni Lemdikanas.

Bagian Urusan Dalam mempunyai fungsi :
Penyelenggaraan urusan rumah tangga, meliputi protokol, pengamanan, angkutan dan perjalanan.
Administrasi pelayanan keuangan.

Bagian Sarana dan Prasana mempunyai fungsi :
Administrasi materiel, sarana dan prasarana.
Penyediaan dan penyiapan sarana dan alat penolong instruksi.

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi :
Perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengendaliannya.
Penyiapan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan program Lemdikanas.

Pasal 9    Biro Pelatihan Kepramukaan

Biro Pelatihan Kepramukaan, selanjutnya disingkat Rolat Pram, adalah unsur pelaksanaan Lemdikanas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, khususnya Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka dan Instruktur Saka.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam butir a di atas, Rolat Pram mempunyai fungsi :
Pengkajian dan pengembangan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan kepramukaan.
Pengarahan, perencanaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kepramukaan.
Evaluasi dan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan kepramukaan.

Rolat Pram dipimpin oleh Kepala Biro Pelatihan Kepramukaan selanjutnya disingkat Ka Rolat Pram, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

Rolat Pram terdiri dari :
Kelompok Fungsional Bidang Kepramukaan.
Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Kepramukaan.
Kelompok Fungsional Bidang Kepelatihan Orang Dewasa.
Subbag Administrasi.

Kelompok Fungsional Bidang, sesuai lingkup bidangnya mempunyai tugas :
Mengkaji dan mengembangkan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan kepramukaan.
Mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kepramukaan sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.
Mengevaluasi dan menyelenggarakan pengendalian mutu pelatihan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 10    Biro Pelatihan Profesi

Biro Pelatihan Ketrampilan Profesi, selanjutnya disingkat Rolat Prof, adalah unsur pelaksana Lemdiknas, yang bertugas membantu Ka Lemdikanas dalam penyelenggaraan pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi bagi orang dewasa Gerakan Pramuka, khususnya Pembina Gudep dan Pengelola Kwartir, Staf/Pembina Profesional, Andalan, Pembantu Andalan dan Anggota Mabi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Rolat Prof mempunyai fungsi :
Pengkajian dan pengembangan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.
Pengarahan, perencanaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelatihan ketrampilan profesi sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.
Evaluasi dan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.

Rolat Prof dipimpin oleh Kepala Biro Pelatihan Profesi selanjutnya disingkat Ka Rolat Prof, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

Rolat Prof terdiri dari :
Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Manajemen dan Profesi.
Kelompok Fungsional Bidang Kewiraan dan Kewirausahaan.
Kelompok Fungsional Bidang Ketrampilan Pelestarian Lingkungan dan Pelayanan Masyarakat.
Subbag Administrasi.

Kelompok Fungsional Bidang, sesuai lingkup bidangnya, mempunyai tugas :
Mengkaji dan mengembangkan materi, metode dan kurikulum pelatihan ketrampilan profesi orang dewasa dalam Gerakan Pramuka.
Mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi sesuai kebijakan Ka Lemdikanas.
Mengevaluasi dan menyelenggarakan pengendalian mutu pelatihan ketrampilan manajemen dan profesi.

Jumlah tenaga profesional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 11    Perpustakaan

Perpustakaan adalah unsur pelaksana staf Lemdikanas yang bertugas membantu pimpinan Lemdikanas dalam mengelola perpustakaan, dokumen, dan arsip Lemdikanas.

Dalam melaksanakan tugasnya perpustakaan mempunyai fungsi :
Perpustakaan Pusat untuk Gerakan Pramuka.
Pembinaan perpustakaan kepramukaan.
Penyusunan Katalog Pustaka dan menginformasikan kepada yang berkepentingan.
Penyediaan bantuan bahan literatur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kwarnas dan Lemdikanas.

Perpustakaan dipimpin dan Kepala Perpustakaan selanjutnya disingkat Ka Pustaka yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.




Pasal 12    Kursus-kursus

Kursus adalah unsur pelakana pelatihan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ka Lemdikanas.

Jenis dan jumlah kursus ditentukan berdasarkan kebutuhan oleh Ka Lemdikanas.

Kursus dipimpin oleh seorang Pimpinan Kursus yang ditunjuk oleh Ka Lemdikanas.


BAB III
TATA KERJA

Pasal 13    Asas Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lemdikanas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 14    Pemanfaatan Pakar dari luar Lemdikanas

Untuk dapat melaksanakan pengkajian, pengembangan, perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan dengan seksama, Lemdikanas dapat memanfaatkan para pakar dari luar organisasi Lemdikanas dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Kwarnas c.q. Komisi Pembinaan Anggota Dewasa.

Pasal 15    Pelaporan

Lemdikanas wajib melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan programnya kepada Pimpinan Kwarnas.

Pasal 16     Lain-lain

Daftar Susunan Personel (DSP), Uraian dan Persyaratan Jabatan serta Prosedur dan Tata Kerja secara rinci akan ditetapkan tersendiri.



BAB V
PENUTUP

Pasal 17    Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ka Kwarnas Gerakan Pramuka.

Pasal 18    Dengan ditetapkan keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.






Jakarta, 16 Juni 1999

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,





H.A. Rivai Harahap.







KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 09/TAHUN 1999

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENDIDIKAN KADER GERAKAN PRAMUKA
TINGKAT NASIONAL

KA
LEMDIKANAS
WAKA
Dewan Pelatihan
SES
LEMDIKANAS
Bag
TU
Bag
URDAL
Bag
SARPRAS
Bag
RENGAR
Perpustakaan
ROLAT
Kepramukaan
Subbag
Administrasi
Bidang
Ketrampilan
Pelatihan
Bidang
Ketrampilan
Kepemimpinan
Bidang
Ketrampilan
Kepramukaan
ROLAT
Kepramukaan
Subbag
Administrasi
Bidang
Ketrampilan
Pelatihan
Bidang
Ketrampilan
Kepemimpinan
Bidang
Ketrampilan
Kepramukaan
Min & Dal
Tim Pelatih
Peserta
Pimpinan Kursus
KURSUS-KURSUS
Continue reading →



Ensiklopedia Tips Tutorial

Free Online Software Download
free backlink Photobucket Photobucket